Pasamanbarat.com – Badan Kepegawaian Pelatihan dan Diklat (BKPL) Kabupaten Pasbar siapkan anggaran untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2013. Sampai sekarang jumlahnya mencapai 250 lebih dari jalur umum, selain penerimaan dari tenaga honorer.

Kendati tidak menyebutkan kapan waktu penerimaan CPNS itu, dapat dipastikan 8 kabupaten/kota di Sumbar sudah jelas akan mendapat formasi untuk itu, termasuk daerah setempat. kata Kepala BKPL Pasbar, H. Syahnan, M. Si, kepada anggota Banggar DPRD Pasbar, saat memaparkan program kerja jajarannya satu tahun kedepan. Sebagai salah satu tahapan dalam pembangasan Rencana Anggran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2013.

Di gedung DPRD Pasbar tersebut, dihadapan Banggar dan TAPD setempat, ia juga menyampaikan bahwa jumlah anggaran BKPL tahun 2012 sekitar Rp10 miliar. Termasuk didalamnya untuk pemanfaatan kantor Diklat.

Kedepan sebutnya, seluruh pelatihan /diklat yang ada di setiap SKPD anggarannya masuk di BKPL, seperti di Pertanian, Penyuluhan, keuangan, pendidikan, kesehatan, kehutanan, kelautan   dan lainnya.

Sebelum anggaran di buat, masing-masing SKPD menyampaikan rangkaian pelatihan yang bakal diadakan mereka selama tahun 2013. Selanjutnya baru di masukkan anggarannya di BKPL. Artinya anggaran pelatihan tidak ada lagi di SKPD terkait.

Seiring difungsikannya kantor Diklat tersebut, ia juga telah mamasukkan anggaran penerimaan pegawai kontrak sebanyak 5 orang untuk tahun 2013, dan menambah 3 orang lagi dari pegawai kontrak yang telah ada. Hal itu untuk mengisi kantor Diklat yang bakal difungsikan tahun mendatang.

Menanggapi berbagai paparan Kepala BKPL itu, wakil ketua DPRD Pasbar, Samsul Bahri dan H.Daliyus K.S.Si, lebih fokus menanggapinya jumlah perjalanan dinas yang diajukan instansi tersebut. Sebab dari banyaknya pegawai yang menompangkan harapan di tangan BKPL di daerah setempat, perjalanan dinas hanya berjumlah Rp 100 juta selama satu tahun.

Samsul Bahri, memandang minimnya usulan perjalanan dinas luar kota dan dalam kota yang diajukan  BKPL perlu diberikan aplus oleh seluruh peserta pembahasan, baik dari Banggar dan TAPD karena dengan anggaran Rp10 miliar hanya mengajukan perjalanan dinas Rp100 juta.

Sedangkan menurut H.Daliyus K,S.Si, jumlah dana perjalanan dinas itu dinilai terlalu minim. Pasalnya ia khawatir akan banyak perjalanan yang bakal dilakukan BKPL nantinya. Baik ketika menghadap ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI, Badan Kepegawaian Negara (BKN), BKD Provinsi, maupun yang lainnya.

“Tentu saja semuanya untuk memikirkan dan menyikapai berbagai kebutuhan, termasuk supaya mengetahui berbagai perkembangan tentang kepegawaian tersebut. Saya fikir hal it perlu dilihat kembali”, katanya.

Lain halnya dengan tanggapan yang disampaikan Mai Irwan, salah seorang anggota Banggar, ia lebih tertarik menanyakan apakah ada jalannya, supaya seluruh CPNS yang bakal diterima nantinya warga Pasbar.

Sebab penerimaan CPNS dimata masyarakat sangat ditunggu-tunggu setiap tahun, sebagai akhir perjuangan mereka menyelesaikan studinya.”Kalau mereka itu bisa diutamakan apa salahnya, sehingga akan berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian warga kita kedepan”, katanya.

Menanggapai dari paparan ketiga anggota DPRD Pasbar itu, H. Syahnan, MSi menyampaian, apa yang telah tertera dalam  pengajuan anggaran itu sudah merupakan perwakilan untuk Pasbar secara umum, menuju kelancaran tugas dan fungsi BKPL. Dengan kondisi anggaran seperti itu,  ia yakin seluruh progra akan jalan dan harapan para pegawai akan terlayani dengan baik.

Terkait dengan paparan Mai Irwan, yang lebih memilih mengutamakan putra daearah dalam penerimaan CPNC tahun 2013, juga sesuai dengan harapan pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Namun tentu butuh sikap yang jelas dan dukungan yang sesuai dengan aturan. Seperti yang dilakukan Provinsi Riau, sebutnya. (humas/nep)

 

 

 

 

Sumber: pasamanbaratkab.go.id