Pasamanbarat.com — Ke­jaksaan Negeri (Kejari) Pasa­man Barat (Pasbar) memerik­sa  Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Pasbar. Pemeriksaan terkait dengan uang pungutan sebesar Rp169.262.000 kepada 267 jemaah haji tahun 2012, dengan besaran pungutan masing-masing Rp633.l940.

Sebagian besar jemaah haji Pasbar menganggap pu­ngu­tan itu sepihak. Mereka yang tidak terima dengan pungutan tersebut melapor ke Kejari Pasbar. Selanjutnya Kejari Pasbar mulai melaku­kan pemanggilan dan peme­rik­saan terhadap pengurus PPIH.

Hari pertama yang dipe­riksa adalah petugas PPIH Pasbar yang diwakili Sarmidi. Di jajaran Kantor Kemente­rian Agama Pasbar Sarmidi men­jabat sebagai Kasi Urais dan Penye­lenggara Haji.  Ia menda­tangi Kantor Kejaksaan Nege­ri Simpang Empat, untuk me­me­nuhi panggilan sekaligus klarifikasi masalah uang pungutan tersebut.

Sesampai di Kejaksaan Negeri Simpang Empat, Sar­midi diterima oleh Jaksa Irfan dan selanjutnya langsung dimintai keterangan tentang proses dan alasan besarnya biaya pungutan yang diminta pengurus PPIH Pasbar kepada jemaah haji.

Keterangan Sarmidi, uang pungutan dari jemaah haji Pasbar dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji di Pasbar.

Mulai dari pelaksanaan bimbingan mana­sik haji, biaya menginap di Simpang Ampek menjelang mereka diberangkatkan ke Padang, sewa bis untuk me­ngangkut dan pemulangan jemaah dari Simpang Ampek ke Padang, sewa dua unit mobil truk untuk pengang­kutan tas besar jemaah dari Simpang Ampek ke Padang pulang pergi.

Jika dihitung secara kese­luruhan biaya yang dibutuh­kan pada proses penyelengga­raan ibadah haji tahun 2012 atau 1433 H lalu, mulai biaya penginapan hingga pengem­balian mereka dari Tanah Suci mencapai Rp169.262.000. Padahal, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seluruh kebutuhan biaya penyelenggaraan ibadah haji di daerah (Pasbar sam­pai ke Padang) pergi dan pulang ditanggung pemerintah daerah.

Dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Kese­jah­teraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Pasbar dijelaskan, bahwa besarnya biaya yang dialo­kasikan pada penyelengga­raan ibadah haji tahun 2012 atau 1433 H hanya sebesar Rp38.683.500.

Ketika pengurus IPHI Pasbar menanyakan pencairan dana bantuan dari Pemkab Pasbar untuk biaya penyeleng­garaan ibadah haji, Bagian Kesra Setda Pasbar justru memberikan jawaban yang kurang me­muas­kan. Alhasil uang ban­tuan dari Pemkab Pasbar tidak diberi­kan kepa­da IPHI untuk kebu­tuhan pem­bi­a­yaan operasional pembe­rang­katan dari Pasbar-Pa­dang dan dari Padang ke Pasbar.

“Cek sajalah ke DPKAD , sebab pencairan anggaran daerah dilakukan melalui dinas itu,” kata Kabag Kesra, Getri Ardenis, seperti diti­rukan Sarmidi.

Mengingat tidak adanya dana yang dialokasikan Pem­kab Pasbar untuk bantuan biaya penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2012, akhirnya pengurus PPIH Pasbar menga­jukan surat permohonan perse­tujuan iuran kepada jemaah lewat surat bernomor 02/PPIH/Pasbar/2012, tanggal 27 Agustus 2012.

Setelah surat PPIH dite­rima, selanjutnya Bagian Kesra menaikkan surat kepa­da Bupati Pasbar melalui Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Setelah surat dari Kesra itu sampai di asisten, dan tanggal 6 Septem­ber 2012 barulah Asisten mengajukan telaahan staf (TS) kepada bupati.

Dari TS yang diajukan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan tersebut, akhir­nya Bupati Pasbar Baharud­din menyetujui pengurus PPIH Pasaman Barat bisa mela­ku­kan pemungutan uang Rp633.940 kepada setiap jemaah. Seluruh biaya itulah yang dimanfaatkan untuk proses pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Pas­bar dari awal hingga pemu­la­ngan mereka ke daerah asal­nya masing-masing. (h/gmz)

 

 

Sumber: harianhaluan.com