Pasamanbarat.com- Kasus penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bijih besi di Pasaman Barat (Pasbar) dengan tersangka Bupati Pasaman Barat Baharuddin R, bersama Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pasbar, Faizir Djohan memasuki babak baru.

Rencananya, dalam waktu satu atau dua minggu ke depan, penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar melimpahkan berkas mereka ke jaksa penuntut umum (JPU).

“Saat ini, penyidik sudah hampir rampung melakukan pemberkasan,” ujar Kabid Humas Polda Sumbar, AKBP Mainar Sugianto pada RPG, Kamis (21/2).

Menurut Mainar, sebelum berkas dilimpahkan ke JPU, tidak tertutup kemungkinan penyidik akan memeriksa beberapa saksi lagi.

Apalagi, pihak Baharuddin masih menginginkan agar Yusril Ihza Mahendra, mantan Menteri Hukum dan HAM, dimintai keterangannya sebagai saksi yang meringankan Baharuddin.

“Apabila ada yang mengatakan ini adalah kasus tata usaha negara, itu sah-sah saja. Yang jelas, kalau telah diproses penyidik, tentu dasar hukumnya kuat dan sangat jelas. Artinya, penyidik punya bukti awal bahwa mereka terindikasi melakukan pelanggaran pidana atau indikasi perbuatan mereka itu telah merugikan negara,” jelas Sugianto.

Selain melimpahkan berkas penyidikan, kata Mainar, bukti dugaan kesalahan yang berdampak munculnya kerugian negara seperti alat bukti surat-surat juga dilimpahkan.

Penasihat hukum (PH) tersangka, Febrinaldi mengatakan, dalam kasus kliennya itu pihaknya akan menghadirkan ahli pidana serta ahli pertambangan untuk memperlihatkan pada penyidik bahwa tidak ada indikasi tindak pidana yang didugakan pada kliennya itu.

“Kemungkinan, ahli pidana serta ahli tambang yang akan dihadirkan ini, akan memberikan keterangan pada penyidik Polda Sumbar minggu depan, atau bisa jadi awal Maret tahun ini. Ahli yang akan dihadirkan ini, keduanya dari Jakarta,” tegas Febrinaldi pada RPG, kemarin.

Febrinaldi bertekad terus memperjuangkan kasus ini agar ditangani di bidang tata usaha negara. “Menurut pengamat, termasuk Yusril Ihza Mahendra, kasus ini lebih tepat masuk pengadilan tata usaha negara,” katanya.

Seperti diketahui, Senin (18/2), ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan kasus ini masuk dalam kasus tata usaha negara.

”Setelah mendengar dan berdialog dengan penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar, akhirnya saya baru mengerti duduk persoalan kasus ini.

Dalam kasus ini, Bupati Baharuddin R memang melakukan kelalaian administrasi. Dilihat dari hukum administrasi negara, diperbolehkan seorang bupati mengeluarkan izin.

Sebab, itu hak dan kewenangan bupati. Apalagi persoalan ini telah terjadi sejak Bupati Pasaman Barat lama,” jelas Yusril ketika ke Ditreskrimsus Polda Sumbar beberapa waktu lalu.

“Baharuddin R dalam kasus ini hanyalah melanjutkan surat bupati lama saja. Kalau ada pihak merasa dirugikan, seharusnya mereka melaporkan kasus itu ke PTUN. Namun kalau penyidik tetap melanjutkan prosesnya, silakan,” ujar Yusril.

Ketentuan itu, menurut Yusril, mengacu pada UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. “Namun kalau ada dugaan sogok-menyogok dalam pengeluaran surat izin tersebut, baru masuk ke ranah pidana dan bisa masuk kasus tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Kasus ini mulai disidik sejak 16 April 2012. Baharuddin R dan Faizir Djohan tersangkut kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan/mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, pasal 165 yang terjadi di daerah Ranahpenantian, Kecamatan Sungaiberemas, Pasbar.

Diduga IUP yang dikeluarkan Baharuddin R, kata Faizir, adalah IUP yang pernah dikeluarkan bupati sebelumnya. Baharuddin hanya menertibkan berdasarkan rekonsiliasi yang dilakukan pada 3 Mei 2011 di Jakarta, seluruh IUP yang diterbitkan oleh bupati/wali kota di Indonesia sebelum keluarnya UU No 4 Tahun 2009, harus melakukan rekonsiliasi.(kid/rpg/zed)

 

 

 

Sumber: riaupos.co