pasamanbarat.com – PADANG – Gubernur Sumatera Barat memberlakukan status siaga darurat gempa bumi dan tsunami hingga 30 Juni mendatang di tujuh kabupaten dan kota yang berada disepanjang pantai barat Sumatera diwilayah Sumatera Barat.

Kepala Badan Penanggulangan Bencan Daerah Provinsi Sumatera Barat Yazid Fadhil mengatakan, tujuh daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang bersatus siaga Darurat Gempa Bumi dan Tsunami, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam sera Kabupaten Pasaman Barat.

“Status siaga Darurat Gempa Bumi dan Tsunami itu berdasarkan surat edaran gubernur tertanggal 27 April lalu sebagai tindaklanjut surat telegram Menteri Dalam Negeri Gamawa Fauzi tertangga 20 April supaya aparatur di daerah rawan gempa dan tsunami dapat melakukan percepatan langkah-langkah mitigasi bencana,” kata Yazid Fadhil kepada padangmedia.com, Selasa, (8/5).

Status itu ditetapkan karena wilayah pesisir Barat Sumatera memiliki risiko tinggi terhadap gempa dan tsunami. Gempa yang terjadi 11 April 2012 lalu di Banda Aceh, kata Yazid Fadhil, dikhawatirkan akan berdampak pada zona subduksi dan megatrust kepulauan Mentawai terutama Seismic Gap diwilayah Siberut, Kabupaten Mentawai.

“Status itu ditetapkan buka bermaksud untuk menakut-nakuti masyarakat akan terjadi gempa menjelang 30 Juni mendatang,” katanya mengingatkan.

Yazid Fadhli mengatakan, pemerintah menetapkan hal itu agar aparatur pemerintah di daerah dapat meningkatkan kesiapsiagakan dalam menghadapi bencana untuk mengurangi resiko bencana lebih banyak.

Lebih lanjut Yazid Fadhil mengatakan, persiapan yang perlu dilakukan membangun kesiapsiagaan disetiap jajaran pemerintah daerah sampai tingkat pemerintahan kenagarian atau desa bersama komunitas masyarakat. Upaya yang dilakukan dengan memberlakukan langkah-langkah antisipasi berupa menyiapkan petugas, peralatan dan fasilitas penanggulangan bencana. Kemudian meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan ancaman bencana.

Disamping itu menjalin koordinasi yang baik antar aparatur lintas instansi untuk menghadapi gempa dan tsunami. Membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat. Disamping itu melibatkan masyarakat dengan membentuk kelompok siaga bencana. (musfah)

 

 

 

Sumber: Padangmedia.com